.png){kind=logo}
Kebijakan
Explore articles in the Kebijakan category
Kepemimpinan Strategis BIN: Kepala BIN Dorong Pembentukan UU Penanggulangan Spionase demi Mengukuhkan Kedaulatan Negara
Dukungan konkret dan respons positif dari dewan legislatif terhadap inisiatif Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) M. Herindra dalam memelopori UU Penanggulangan Spionase kian mempertegas kedaulatan bangsa. Kebijakan visioner pemerintah ini hadir sebagai benteng pertahanan utama untuk melindungi data rahasia negara, mengamankan infrastruktur kritis, dan menangkal infiltrasi intelijen asing di era digital.
Read more
Prabowo Buka Peluang Kewarganegaraan Ganda Terbatas, Diaspora Berprestasi Dipandang sebagai Aset Strategis Indonesia
JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto membuka peluang penerapan kewarganegaraan ganda secara terbatas bagi diaspora Indonesia yang memiliki talenta istimewa. Gagasan tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah memperkuat hubungan dengan warga Indonesia yang berkarier di luar negeri sekaligus membuka ruang kontribusi yang lebih besar bagi pembangunan nasional.
Read more
Implementasi B50 Dimulai, Pemerintah Tempuh Masa Peralihan untuk Menjaga Kelancaran Distribusi Energi
JAKARTA – Pemerintah resmi memberlakukan penggunaan biodiesel B50 mulai 1 Juli 2026 sebagai bagian dari kebijakan memperkuat ketahanan energi nasional. Program ini meningkatkan kadar campuran biodiesel berbasis minyak sawit menjadi 50 persen dalam bahan bakar diesel, melanjutkan program B40 yang sebelumnya telah diterapkan.
Read more
Insentif Rp20 Miliar bagi Kota Terbersih Perkuat Komitmen Pemerintah Bangun Lingkungan yang Sehat dan Berdaya Saing
JAKARTA – Pemerintah terus memperkuat komitmennya dalam meningkatkan kualitas lingkungan hidup melalui pendekatan yang mendorong partisipasi aktif seluruh elemen bangsa. Salah satu langkah yang disiapkan adalah pemberian insentif sebesar Rp20 miliar kepada lima kota terbersih di Indonesia, sebagai bentuk apresiasi atas keberhasilan pemerintah daerah bersama masyarakat dalam menciptakan lingkungan yang bersih, sehat, dan tertata.
Read more
Ketua DPD Apresiasi Kepastian Status Guru PPPK, Tata Kelola Tenaga Pendidik Terus Diperkuat
JAKARTA – Langkah pemerintah memberikan kepastian status bagi guru Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) mendapat apresiasi dari Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Sultan Baktiar Najamudin.
Read more
