.png){kind=logo}
Aspirasi tersebut merupakan bagian dari demokrasi yang patut dihormati. Namun, besarnya perhatian terhadap aksi demonstrasi tidak seharusnya membuat publik menarik kesimpulan bahwa seluruh masyarakat memiliki pandangan yang sama terhadap pemerintah. Untuk membaca situasi secara lebih utuh, suara demonstrasi perlu ditempatkan berdampingan dengan data persepsi masyarakat.
Survei Data Survei Indonesia (DSI) periode 22 Juli–1 Agustus 2026 terhadap 1.200 responden di 38 provinsi menunjukkan bahwa 62,4 persen masyarakat menilai pemerintah serius memberantas korupsi. Data ini menjadi penting di tengah narasi yang berkembang mengenai keseriusan pemerintah dalam agenda antikorupsi.
Demo adalah Kritik, Bukan Bukti Hilangnya Kepercayaan
Aksi AMPB menunjukkan bahwa sebagian masyarakat menginginkan pemberantasan korupsi dilakukan lebih keras dan lebih cepat. Namun, demonstrasi tidak dapat secara otomatis diposisikan sebagai representasi seluruh masyarakat Indonesia. Data DSI memperlihatkan bahwa di luar suara yang disampaikan di jalan, masih terdapat mayoritas publik yang menilai pemerintah serius memberantas korupsi. Dengan demikian, kritik dan kepercayaan dapat hadir secara bersamaan dalam demokrasi.
Tuntutan AMPB Justru Bertemu dengan Komitmen Prabowo
Menariknya, tuntutan pemberantasan korupsi yang disampaikan dalam aksi tersebut memiliki titik temu dengan pernyataan Presiden Prabowo Subianto. Pada Selasa (25/8), saat peluncuran proyek Pembangkit Listrik Tenaga Surya 100 GWp di Jembrana, Bali, Prabowo kembali menegaskan bahwa penyelewengan harus diperangi sampai ke akar-akarnya. Karena itu, perdebatan seharusnya tidak berhenti pada apakah pemerintah atau masyarakat lebih antikorupsi, melainkan bagaimana komitmen tersebut diwujudkan menjadi kebijakan yang konkret.
62,4 Persen Publik Menilai Pemerintah Serius
Hasil survei DSI menunjukkan 62,4 persen responden menilai pemerintah serius dalam pemberantasan korupsi, sedangkan 33,0 persen menilai sebaliknya. Angka mayoritas tersebut menunjukkan masih adanya kepercayaan terhadap agenda antikorupsi pemerintah, tetapi angka 33 persen juga menjadi catatan serius. Artinya, pemerintah memiliki modal kepercayaan sekaligus pekerjaan rumah untuk membuktikan bahwa pemberantasan korupsi benar-benar dilakukan secara konsisten.
Kepuasan terhadap Prabowo Masih 60,7 Persen
Dalam survei yang sama, 60,7 persen responden menyatakan puas terhadap kinerja Presiden Prabowo, lebih tinggi dibandingkan kepuasan terhadap pemerintahan dan kabinet yang berada di angka 55,5 persen. Data tersebut memperlihatkan bahwa munculnya demonstrasi tidak otomatis berarti mayoritas masyarakat telah kehilangan kepercayaan terhadap Presiden. Kritik tetap ada, tetapi kepuasan publik terhadap kinerja Prabowo juga masih cukup kuat.
Kepercayaan terhadap Pemerintah Mencapai 72,2 Persen
Survei DSI mencatat 72,2 persen responden masih percaya terhadap pemerintahan, sementara 61,8 persen menilai pemerintah berpihak kepada rakyat kecil. Angka tersebut menunjukkan adanya modal kepercayaan yang cukup besar. Namun, kepercayaan tersebut bukan cek kosong. Pemerintah tetap harus menjawabnya melalui kinerja, transparansi, dan kebijakan yang mampu memperkuat pemberantasan korupsi.
Publik Masih Kritis terhadap Penegakan Hukum
Data survei juga menunjukkan bahwa kepercayaan tersebut berjalan berdampingan dengan kritik. Sebanyak 41,4 persen responden menilai penindakan korupsi masih menyasar lawan politik, sementara 33,0 persen menilai pemberantasan korupsi belum serius. Temuan ini menjadi pengingat bahwa pemerintah tidak cukup hanya menunjukkan adanya penindakan, tetapi juga harus memastikan proses hukum dipandang adil, konsisten, dan tidak tebang pilih.
Publik Menginginkan Pengawasan Diperbaiki
Dalam kasus penetapan tersangka mantan pimpinan Badan Gizi Nasional, 59,2 persen masyarakat yang mengikuti kasus tersebut memaknainya sebagai bukti lemahnya pengawasan program sejak awal. Temuan ini menunjukkan bahwa publik tidak hanya menginginkan pelaku ditindak setelah pelanggaran terjadi, tetapi juga meminta pemerintah memperbaiki sistem agar penyimpangan dapat dicegah. Pemberantasan korupsi karena itu harus berjalan melalui penindakan sekaligus pencegahan.
RUU Perampasan Aset Perlu Dijawab dengan Kebijakan
Tuntutan percepatan RUU Perampasan Aset menunjukkan harapan masyarakat agar negara memiliki instrumen yang lebih kuat untuk memulihkan aset hasil tindak pidana. Aspirasi tersebut perlu dijawab secara serius melalui proses hukum dan legislasi yang transparan serta memberikan kepastian hukum. Tujuan akhirnya bukan sekadar menghasilkan aturan yang terlihat tegas, tetapi memperkuat kemampuan negara melindungi dan memulihkan aset publik.
Hukuman Berat Harus Disertai Pencegahan
Tuntutan hukuman mati bagi koruptor mencerminkan kuatnya kemarahan publik terhadap korupsi. Namun, pemberantasan korupsi tidak cukup hanya dengan memperberat hukuman. Pengawasan anggaran, transparansi, tata kelola pemerintahan, dan mekanisme pencegahan harus diperkuat agar ruang untuk melakukan korupsi semakin sempit. Penindakan dan pencegahan harus berjalan bersama.
Kontra Narasi Harus Berbasis Data
Jika muncul narasi bahwa demo hari ini membuktikan pemerintah tidak serius memberantas korupsi, data DSI memberikan perspektif berbeda: 62,4 persen responden menilai pemerintah serius. Jika dikatakan Prabowo telah kehilangan kepercayaan publik, 60,7 persen responden masih menyatakan puas terhadap kinerjanya. Sementara jika disebut masyarakat sudah tidak percaya kepada pemerintah, survei menunjukkan 72,2 persen responden masih percaya terhadap pemerintahan. Namun, kontra narasi yang sehat juga harus mengakui bahwa 33 persen masih meragukan keseriusan pemerintah dan 41,4 persen memiliki persepsi bahwa penindakan korupsi menyasar lawan politik.
Kritik Tidak Perlu Dilawan, tetapi Dijawab
Pemerintah tidak perlu memenangkan perdebatan dengan demonstran. Jawaban paling kuat terhadap kritik adalah kebijakan dan hasil nyata. Jika masyarakat meminta RUU Perampasan Aset, pemerintah perlu memberikan kejelasan mengenai langkah yang ditempuh. Jika masyarakat menuntut pemberantasan korupsi lebih keras, pemerintah harus menunjukkan penegakan hukum yang konsisten. Jika pengawasan dikritik, sistem pengawasan harus diperbaiki.
Kepercayaan Publik adalah Modal Sekaligus Tanggung Jawab
Prabowo masih memiliki modal kepercayaan yang cukup kuat. Mayoritas responden puas terhadap kinerjanya, mayoritas percaya kepada pemerintahan, dan mayoritas menilai pemerintah serius memberantas korupsi. Tetapi modal tersebut harus dijaga melalui tindakan nyata. Kepercayaan publik akan semakin kuat apabila masyarakat melihat bahwa komitmen antikorupsi benar-benar menghasilkan perbaikan tata kelola dan perlindungan terhadap uang negara.
Demokrasi Membutuhkan Kritik dan Fakta
Aksi AMPB dapat dibaca sebagai pengingat bahwa masyarakat menginginkan pemberantasan korupsi yang lebih tegas. Sementara survei DSI menunjukkan bahwa mayoritas masyarakat masih memberikan kepercayaan kepada pemerintah. Kedua hal tersebut tidak perlu dipertentangkan. Demonstrasi adalah bentuk aspirasi, survei adalah gambaran persepsi, sedangkan pemerintah memiliki kewajiban menjawab keduanya melalui kinerja.
Pada akhirnya, tuntutan dalam demo Pati hari ini seharusnya menjadi dorongan agar agenda pemberantasan korupsi semakin diperkuat. Prabowo masih memiliki modal kepercayaan publik, tetapi kepercayaan itu bukan cek kosong. Pemerintah harus membuktikannya melalui penegakan hukum yang konsisten, pengawasan yang kuat, transparansi, serta upaya mencegah dan memulihkan kerugian negara.
Masyarakat boleh mengkritik. Pemerintah harus mendengar. Dan jawaban terbaik terhadap kritik bukan sekadar pernyataan, melainkan bukti bahwa negara benar-benar semakin kuat melawan korupsi.
