.png){kind=logo}
Namun, pembangunan sebuah negara tidak selalu bisa diukur dari seberapa tenang suasana hari ini.
Bayangkan sebuah rumah yang ternyata memiliki persoalan pada pondasinya. Jika ingin memperbaikinya, bagian bawah rumah harus dibongkar terlebih dahulu. Prosesnya tentu tidak nyaman. Ada bagian yang harus diubah, ada kebiasaan yang harus ditinggalkan, dan ada sistem yang harus dibangun kembali.
Tetapi tujuan akhirnya adalah membuat rumah tersebut berdiri lebih kokoh.
Analogi itulah yang dapat digunakan untuk membaca perjalanan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto hingga memasuki tahun kedua. Pemerintah menjalankan perubahan di sejumlah sektor dasar yang menyentuh kebutuhan masyarakat sekaligus struktur ekonomi nasional.
Dalam pidato kenegaraan pada Agustus 2026, Prabowo menyampaikan bahwa pemerintah telah memutuskan dan menjalankan 121 kebijakan transformatif dalam 21 bulan atau 663 hari pemerintahan.
Pangan: Memulai dari Kebutuhan Paling Dasar
Tidak ada fondasi pembangunan yang lebih mendasar daripada pangan. Pemerintah Prabowo menempatkan ketahanan pangan sebagai salah satu prioritas utama dengan mendorong peningkatan produksi dalam negeri dan mengurangi ketergantungan terhadap pasokan luar.
Pemerintah menyatakan Indonesia telah mencapai swasembada pada delapan komoditas, yakni beras, jagung, gula konsumsi, daging ayam, telur ayam, bawang merah, cabai besar dan cabai rawit. Pemerintah juga menyebut telah menghapus 145 aturan dalam penyaluran pupuk dan menurunkan harga pupuk sebesar 20 persen.
Bagi negara dengan jumlah penduduk besar, kebijakan tersebut bukan hanya persoalan pertanian. Ketahanan pangan berkaitan langsung dengan stabilitas harga, kesejahteraan petani, daya beli masyarakat dan ketahanan ekonomi nasional.
MBG: Ketika Pembangunan Dimulai dari Meja Makan
Program Makan Bergizi Gratis menjadi salah satu wajah paling terlihat dari agenda pembangunan manusia pemerintahan Prabowo. Program yang mulai dijalankan pada awal 2025 tersebut berkembang dengan sangat cepat.
Badan Gizi Nasional mencatat, dalam satu tahun MBG telah menjangkau sekitar 55,1 juta penerima manfaat melalui 19.188 SPPG yang tersebar di 38 provinsi. Pada awal pelaksanaannya, program tersebut baru didukung 190 SPPG.
Skala tersebut memperlihatkan bahwa MBG dirancang bukan sekadar sebagai program pemberian makanan, tetapi sebagai sistem pelayanan gizi nasional yang melibatkan dapur, tenaga kerja, pemasok dan pelaku usaha di berbagai daerah.
Jika pangan merupakan fondasi ketahanan negara, maka gizi merupakan fondasi kualitas manusia yang akan menjalankan negara tersebut pada masa depan.
Energi: Mengurangi Ketergantungan dari Impor
Pemerintahan Prabowo juga mencoba mengubah fondasi energi Indonesia melalui pengembangan biodiesel dan implementasi B50.
Dalam pidato kenegaraan, Presiden menyampaikan bahwa sejak 1 Juli 2026 Indonesia tidak lagi mengimpor solar, dengan penghematan devisa yang menurut pemerintah mencapai sekitar Rp170 triliun atau US$9,5 miliar.
Angka tersebut merupakan klaim dan perhitungan yang disampaikan pemerintah. Namun, arah kebijakannya jelas: meningkatkan pemanfaatan sumber daya domestik sekaligus mengurangi ketergantungan pada energi dari luar negeri.
Energi kemudian tidak hanya dilihat sebagai kebutuhan industri dan transportasi, tetapi juga sebagai bagian dari strategi kemandirian ekonomi.
Ekonomi Tumbuh, Fondasi Makro Tetap Dijaga
Di tengah berbagai perubahan tersebut, ekonomi Indonesia pada 2025 tetap tumbuh.
Badan Pusat Statistik mencatat ekonomi Indonesia tumbuh 5,11 persen pada 2025, meningkat dari 5,03 persen pada 2024. PDB atas dasar harga berlaku mencapai Rp23.821,1 triliun dengan PDB per kapita sebesar Rp83,7 juta.
Pertumbuhan tersebut menjadi salah satu indikator penting untuk melihat kondisi ekonomi pada tahun pertama penuh pemerintahan Prabowo. Namun, angka pertumbuhan tidak berdiri sendiri. Dampaknya juga harus dilihat melalui perubahan tingkat kemiskinan, pembangunan manusia, kesempatan kerja dan daya beli masyarakat.
Kemiskinan Menurun, Pembangunan Manusia Bergerak Naik
Pada September 2025, BPS mencatat tingkat kemiskinan Indonesia berada di 8,25 persen. Angka tersebut turun dibandingkan September 2024 yang sebesar 8,57 persen.
Sementara itu, IPM Indonesia pada 2025 mencapai 75,90, meningkat dari 75,02 pada 2024. BPS mencatat peningkatan terjadi pada dimensi kesehatan, pendidikan dan standar hidup layak.
Data tersebut tentu tidak secara otomatis dapat dikaitkan seluruhnya dengan satu pemerintahan atau satu kebijakan karena indikator sosial merupakan hasil dari banyak faktor. Namun, angka tersebut menjadi bagian penting dalam melihat konteks pembangunan Indonesia selama periode awal pemerintahan Prabowo.
Sekolah Rakyat: Mengubah Akses Menjadi Kesempatan
Pemerintah juga mengembangkan Sekolah Rakyat untuk memperluas akses pendidikan bagi anak-anak dari keluarga miskin dan rentan.
Kebijakan ini memiliki tujuan yang lebih panjang dibandingkan sekadar meningkatkan akses sekolah. Pendidikan ditempatkan sebagai instrumen untuk membuka mobilitas sosial dan mengurangi risiko kemiskinan diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya.
Dengan demikian, pembangunan manusia dalam pemerintahan Prabowo bergerak pada beberapa lapisan sekaligus: makanan bergizi untuk anak, pemeriksaan kesehatan, serta pendidikan bagi kelompok yang paling membutuhkan akses.
Kesehatan: Tidak Menunggu Masyarakat Sakit
Di bidang kesehatan, pemerintah menjalankan program pemeriksaan kesehatan gratis sebagai bagian dari pendekatan pencegahan dan deteksi dini.
Perubahan pendekatan ini penting karena sistem kesehatan tidak hanya dituntut mampu mengobati pasien, tetapi juga menemukan penyakit atau faktor risiko sedini mungkin.
Dengan pemeriksaan yang lebih luas, pemerintah berupaya membawa layanan kesehatan lebih dekat kepada masyarakat sekaligus membangun kesadaran bahwa pencegahan merupakan bagian penting dari pembangunan manusia.
Hilirisasi: Kekayaan Alam Harus Menghasilkan Nilai Tambah
Fondasi berikutnya berada di sektor industri. Pemerintah memperluas hilirisasi dengan tujuan meningkatkan nilai tambah sumber daya alam di dalam negeri.
Selama bertahun-tahun, Indonesia memiliki posisi kuat sebagai produsen berbagai komoditas. Tantangannya adalah memastikan kekayaan tersebut tidak berhenti pada ekspor bahan mentah.
Melalui hilirisasi, pemerintah ingin menciptakan rantai produksi yang lebih panjang di dalam negeri, sehingga aktivitas ekonomi, investasi, teknologi dan kesempatan kerja dapat berkembang di Indonesia.
Danantara: Mengubah Cara Negara Mengelola Aset
Pembenahan kemudian bergerak ke pengelolaan kekayaan negara.
Pemerintah membentuk Danantara sebagai bagian dari pengelolaan aset dan investasi strategis. Sementara itu, Presiden juga mengumumkan pembentukan PT Danantara Sumberdaya Indonesia atau DSI sebagai pintu tunggal pemrosesan dan ekspor komoditas Indonesia.
Langkah tersebut menunjukkan perhatian pemerintah pada persoalan yang lebih struktural: bukan hanya bagaimana Indonesia menghasilkan komoditas, tetapi bagaimana nilai ekonomi dari komoditas tersebut dapat dikelola lebih baik.
Bank Emas: Kekayaan yang Mulai Dikelola di Dalam Negeri
Salah satu kebijakan baru yang paling menonjol adalah pembentukan Bank Emas Indonesia.
Presiden menyampaikan bahwa setelah sekitar satu tahun beroperasi, Bank Emas di Pegadaian dan Bank Syariah Indonesia telah mengelola 153 ton emas dengan nilai sekitar Rp360 triliun atau US$20 miliar.
Pemerintah menempatkan kebijakan tersebut sebagai bagian dari upaya agar emas Indonesia tidak hanya ditambang, tetapi juga disimpan, diperdagangkan dan diberi nilai tambah di dalam negeri.
Artinya, pembenahan yang dilakukan tidak berhenti pada produksi sumber daya alam, tetapi mulai masuk ke bagaimana kekayaan tersebut menjadi bagian dari sistem pembiayaan dan perekonomian nasional.
Desa Menjadi Bagian dari Fondasi Ekonomi
Transformasi ekonomi juga diarahkan ke desa melalui Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.
Program tersebut dirancang untuk memperkuat kegiatan ekonomi masyarakat desa melalui koperasi yang dapat menjalankan fungsi distribusi, perdagangan, pembiayaan dan layanan ekonomi lainnya.
Jika hilirisasi berusaha membangun industri dari sumber daya alam, Koperasi Merah Putih diarahkan membangun kekuatan ekonomi dari masyarakat di tingkat desa.
Pemerintahan Juga Dibenahi dari Dalam
Perubahan selama dua tahun pemerintahan Prabowo bukan hanya soal program yang terlihat masyarakat. Sistem pemerintahan juga menjadi sasaran pembenahan.
Digitalisasi bantuan sosial misalnya diarahkan untuk memperbaiki pendataan dan proses verifikasi penerima manfaat. Pemerintah juga melakukan restrukturisasi terhadap BUMN untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas perusahaan negara. Dalam pidato Agustus 2026, pemerintah menyatakan telah menutup 290 BUMN dan menargetkan jumlah BUMN maksimal 300 perusahaan pada akhir 2026.
Kebijakan semacam ini menunjukkan bahwa transformasi juga menyentuh struktur internal negara dan perusahaan milik negara.
Dua Tahun Pertama: Dari Membuat Program ke Membangun Sistem
Jika seluruh kebijakan tersebut dilihat secara terpisah, masing-masing tampak seperti program yang berbeda.
Tetapi jika disusun sebagai satu rangkaian, terlihat arah yang lebih luas.
Pangan diarahkan menuju kemandirian. Energi diarahkan mengurangi ketergantungan impor. MBG menyasar gizi. Sekolah Rakyat menyasar pendidikan. Pemeriksaan kesehatan menyentuh pencegahan. Hilirisasi menyasar industri. Danantara dan Bank Emas menyentuh tata kelola kekayaan. Koperasi Merah Putih menyasar ekonomi desa. Sementara digitalisasi bansos dan restrukturisasi BUMN menyentuh cara negara bekerja.
Pemerintah menyebut keseluruhan agenda tersebut sebagai bagian dari 121 kebijakan transformatif yang telah dijalankan dalam 21 bulan pertama.
Fondasi Tidak Bisa Dinilai Hanya dari Kebisingan
Dua tahun pemerintahan tentu belum cukup untuk memberikan kesimpulan akhir terhadap seluruh kebijakan. Sebagian hasil sudah dapat dilihat melalui data statistik, sementara sebagian lainnya masih berupa proses, target atau kebijakan yang membutuhkan waktu untuk menunjukkan dampaknya.
Karena itu, perdebatan mengenai pemerintahan Prabowo sebaiknya tidak berhenti pada kebisingan di media sosial.
Yang lebih penting adalah melihat apa yang benar-benar berubah, siapa yang menerima manfaat, seberapa efektif program dijalankan, bagaimana anggaran digunakan, dan apakah perubahan tersebut mampu bertahan dalam jangka panjang.
Sebab ketika sebuah rumah sedang diperbaiki, suara palu mungkin lebih mudah terdengar daripada perubahan pada pondasinya.
Tetapi pada akhirnya, yang menentukan adalah apakah rumah itu benar-benar menjadi lebih kokoh.
Begitu pula perjalanan dua tahun pemerintahan Prabowo: sejumlah fondasi sedang dibangun, sebagian sudah menunjukkan hasil yang dapat diukur, sementara sebagian lainnya masih membutuhkan pembuktian dan waktu.
Dan pekerjaan tersebut belum selesai.
