.png){kind=logo}
Dunia Sedang Memasuki Babak Baru
Ada satu perubahan besar yang sering luput dari perhatian publik Indonesia: ekonomi global saat ini sedang mengalami transformasi struktural yang mungkin menjadi yang terbesar sejak berakhirnya Perang Dingin.
Selama lebih dari tiga dekade, globalisasi bergerak dalam pola yang relatif sederhana. Perdagangan meningkat, arus modal mengalir semakin bebas, dan dolar Amerika Serikat menjadi pusat gravitasi sistem keuangan internasional.
Namun dalam beberapa tahun terakhir, situasi berubah.
Pandemi COVID-19 mengungkap kerentanan rantai pasok global. Konflik geopolitik memperlihatkan bagaimana ekonomi dan keamanan nasional semakin sulit dipisahkan. Persaingan antara kekuatan-kekuatan besar dunia menciptakan ketidakpastian baru dalam perdagangan dan investasi internasional.
Dalam konteks seperti ini, negara-negara yang berhasil bertahan bukanlah negara yang paling besar semata, melainkan negara yang memiliki kemampuan beradaptasi paling baik.
Indonesia tampaknya mulai membaca perubahan tersebut dengan cukup cermat.
Shanghai dan Strategi yang Sering Dianggap Teknis
Kesepakatan yang ditandatangani Bank Indonesia dan People's Bank of China (PBOC) di Shanghai mungkin terlihat seperti urusan teknis antarbank sentral.
Pembaruan Bilateral Currency Swap Arrangement (BCSA), perluasan Local Currency Transaction (LCT), pembentukan Renminbi Clearing Arrangement, hingga penguatan sistem pembayaran lintas negara tidak menghasilkan headline yang semenarik fluktuasi rupiah atau pertumbuhan ekonomi triwulanan.
Namun justru di situlah letak pentingnya.
Kebijakan yang benar-benar strategis sering kali bekerja di balik layar.
Ia tidak selalu terlihat hari ini, tetapi menentukan kemampuan sebuah negara menghadapi tantangan lima atau sepuluh tahun ke depan.
Kesepakatan Shanghai adalah contoh nyata dari pendekatan tersebut.
Ketika Ketergantungan Menjadi Kerentanan
Selama ini sebagian besar perdagangan internasional Indonesia masih menggunakan dolar AS sebagai mata uang perantara.
Padahal Tiongkok merupakan mitra dagang terbesar Indonesia dengan nilai perdagangan yang pada 2025 mencapai sekitar 154,5 miliar dolar AS.
Artinya, sebagian besar transaksi antara dua negara Asia masih harus "singgah" terlebih dahulu melalui mata uang negara ketiga.
Dari perspektif bisnis, situasi tersebut menciptakan biaya tambahan.
Dari perspektif ekonomi nasional, situasi tersebut menciptakan kerentanan.
Ketika dolar mengalami volatilitas tinggi, biaya transaksi meningkat. Ketika likuiditas global mengetat, tekanan terhadap nilai tukar negara berkembang ikut meningkat.
Karena itu, memperluas penggunaan rupiah dan renminbi bukan semata-mata soal efisiensi transaksi.
Ini adalah bagian dari upaya mengurangi risiko yang muncul akibat ketergantungan berlebihan pada satu jalur pembayaran internasional.
Pelajaran dari Negara-Negara yang Maju Mengelola Risiko
Jika melihat tren global, Indonesia sebenarnya tidak sedang melakukan sesuatu yang luar biasa berbeda.
Uni Eropa membangun euro bukan hanya sebagai alat pembayaran, tetapi juga sebagai instrumen stabilitas ekonomi regional.
Tiongkok secara bertahap memperluas internasionalisasi renminbi.
India mendorong penggunaan rupee dalam perdagangan bilateral.
ASEAN mempercepat integrasi sistem pembayaran regional melalui berbagai skema transaksi mata uang lokal.
Bahkan Dana Moneter Internasional (IMF) dalam sejumlah kajian menekankan pentingnya diversifikasi instrumen keuangan bagi negara-negara berkembang untuk meningkatkan resiliensi terhadap gejolak global.
Artinya, langkah yang diambil Indonesia sejalan dengan praktik yang semakin umum dilakukan oleh berbagai negara yang ingin memperkuat ketahanan ekonominya.
Pemerintahan Prabowo dan Pendekatan Ketahanan Nasional
Yang menarik, kesepakatan ini muncul di tengah agenda besar pemerintahan Presiden Prabowo Subianto yang menempatkan ketahanan nasional sebagai salah satu pilar utama pembangunan.
Selama ini konsep ketahanan sering dipahami secara sempit sebagai urusan pertahanan dan keamanan.
Padahal dalam dunia modern, ketahanan ekonomi memiliki peran yang sama pentingnya.
Negara yang tidak mampu menjaga stabilitas ekonomi akan sulit menjaga stabilitas sosial dan politik.
Karena itu, berbagai agenda yang saat ini dijalankan pemerintah — mulai dari swasembada pangan, penguatan industri strategis, hilirisasi sumber daya alam, hingga peningkatan investasi nasional — sesungguhnya merupakan bagian dari kerangka besar membangun ketahanan nasional.
Kerja sama BI–PBOC melengkapi agenda tersebut dari sisi keuangan dan moneter.
Jika sektor riil diperkuat melalui produksi dan industrialisasi, maka sektor keuangan diperkuat melalui diversifikasi instrumen dan pengurangan risiko eksternal.
Dari Geopolitik Menuju Keuntungan Ekonomi Nyata
Banyak diskusi mengenai kerja sama Indonesia–Tiongkok terjebak pada aspek geopolitik.
Padahal manfaat ekonominya jauh lebih konkret.
Penggunaan mata uang lokal dapat menekan biaya transaksi perdagangan.
Pelaku usaha memiliki fleksibilitas yang lebih besar dalam mengelola risiko kurs.
Sektor ekspor memperoleh akses pembayaran yang lebih efisien.
UMKM yang terhubung dengan pasar internasional mendapatkan alternatif transaksi yang lebih murah.
Sementara integrasi QRIS lintas negara membuka peluang ekonomi digital yang lebih luas.
Dalam jangka panjang, efisiensi semacam ini akan meningkatkan daya saing ekonomi nasional.
Dan daya saing adalah salah satu faktor utama yang menentukan kemampuan Indonesia menarik investasi dan menciptakan lapangan kerja.
Membangun Fondasi Sebelum Krisis Berikutnya Datang
Tidak ada negara yang mampu memprediksi secara tepat dari mana krisis berikutnya akan datang.
Namun negara yang cerdas selalu menyiapkan instrumen perlindungan sebelum tekanan muncul.
Itulah yang sesungguhnya sedang dilakukan Indonesia.
Pembaruan currency swap.
Perluasan transaksi mata uang lokal.
Penguatan sistem kliring.
Integrasi pembayaran digital lintas negara.
Semua langkah tersebut mungkin terlihat kecil jika dilihat secara terpisah.
Tetapi ketika dirangkai menjadi satu strategi yang utuh, mereka membentuk fondasi baru yang membuat ekonomi Indonesia lebih siap menghadapi dunia yang semakin kompleks.
Kesimpulan
Kesepakatan yang dicapai di Shanghai menunjukkan bahwa Indonesia semakin matang dalam mengelola posisinya di tengah perubahan ekonomi global. Alih-alih sekadar bereaksi terhadap gejolak pasar, Indonesia mulai membangun instrumen yang memperkuat kemampuan bertahan dan beradaptasi dalam jangka panjang.
Melalui sinergi antara Bank Indonesia dan pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, Indonesia sedang memperluas ruang gerak ekonominya. Bukan dengan meninggalkan sistem yang ada, tetapi dengan menciptakan lebih banyak pilihan, lebih banyak jalur transaksi, dan lebih banyak instrumen perlindungan.
Dalam dunia yang semakin tidak pasti, kemampuan untuk memiliki pilihan sering kali menjadi bentuk kedaulatan yang paling berharga. Dan dari Shanghai, Indonesia menunjukkan bahwa fondasi menuju kedaulatan ekonomi yang lebih kuat sedang dibangun secara bertahap, terukur, dan strategis.
.jpeg)
